Gelombang kesepakatan bulat tercipta dalam rapat koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto bersama para pengurus cabang olahraga (cabor) di Ruang Rapat KONI Sawahlunto, Rabu (16/9/2026). 

Di tengah ancaman krisis pencairan anggaran hibah daerah menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026, seluruh perwakilan cabor yang hadir resmi menandatangani kesepakatan bersama untuk mengusulkan pengunduran jadwal perhelatan olahraga akbar tersebut ke minggu kedua November 2026. 

Penandatanganan komitmen ini menjadi pilar utama perjuangan insan olahraga Sawahlunto demi menjamin keberangkatan kontingen secara legal, aman, dan maksimal.

​Kesepakatan bersama tersebut lahir setelah para pimpinan dan perwakilan cabor melakukan diskusi mendalam mengenai ketidakpastian anggaran yang bersumber dari APBD-Perubahan. Masing-masing cabor menyuarakan keprihatinan yang sama, mengingat kesiapan teknis dan kondisi fisik para atlet sebenarnya sudah berada di level puncak pasca pelaksanaan latihan, seleksi, serta monitoring dan evaluasi. 

Namun, kendala administratif terkait penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta belum cairnya dana operasional membuat seluruh cabor sepakat bahwa memaksakan keberangkatan pada jadwal awal (2–14 Oktober 2026) sangat berisiko melanggar aturan pengadaan dan administrasi keuangan negara.

​Ketua KONI Kota Sawahlunto, H. Jhon Reflita, mengapresiasi soliditas dan ketegasan sikap yang ditunjukkan oleh seluruh pengurus cabor dalam merespons situasi kritis ini. Dalam rapat tersebut, Jhon Reflita menegaskan bahwa perjuangan cabor dalam menyepakati penundaan ini bukan bentuk ketidaksiapan bertanding, melainkan langkah rasional demi melindungi keselamatan hukum dan kebutuhan operasional para atlet.

​“Secara teknis maupun kondisi fisik atlet, Kota Sawahlunto sebenarnya sudah siap untuk bertanding. Berbagai tahapan seleksi, hingga monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan. Namun tanpa adanya kepastian pencairan anggaran, kebutuhan kontingen tidak dapat dipenuhi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Jhon Reflita menegaskan posisi dilematis yang dihadapi kontingen.

​Ia juga menyampaikan ultimatum yang disetujui oleh seluruh cabor, di mana keterlambatan pencairan dana APBD Perubahan hingga melewati 21 September 2026 dipastikan bakal melumpuhkan persiapan operasional, sebuah krisis yang juga dirasakan oleh KONI kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat.

​“Apabila dana APBD Perubahan belum dapat dicairkan hingga 21 September 2026, maka Kota Sawahlunto berpotensi tidak dapat mengikuti Porprov Sumbar 2026 karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional kontingen. Hal ini dirasakan tidak hanya oleh KONI Sawahlunto, tetapi hampir seluruh KONI kabupaten/kota di Sumatera Barat,” tegasnya.

​Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini, seluruh cabor Sawahlunto berdiri pada satu barisan untuk mendesak pemerintah provinsi serta pihak penyelenggara Porprov agar membuat kebijakan yang akomodatif. 

Bagi para pengurus cabor, pengunduran jadwal ke pertengahan November 2026 adalah solusi paling bijaksana agar proses penerbitan NPHD dan pencairan dana hibah dapat diselesaikan secara sah dan transparan. 

Langkah padu seluruh cabor ini menjadi bukti nyata komitmen insan olahraga Sawahlunto dalam menjaga martabat daerah, memastikan seluruh hak serta kebutuhan atlet terpenuhi secara optimal, dan menjamin kontingen dapat bertanding dengan tenang demi meraih prestasi terbaik di ajang Porprov Sumbar 2026. (ton)